Data pack riset · per 19 Oktober 2026
Indonesia · Karhutla 2026
Total luas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Indonesia 24,2 juta hektare; 16,4 juta di antaranya rawan terbakar. Sepanjang 2026, asap kebakaran terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, dan pemerintah menyiapkan badan baru untuk menanganinya.S33 Inilah keadaan 2026 — angka demi angka, sumber demi sumber, termasuk bagian yang masih diperdebatkan.
01Skala
Kebakaran 2026 bukan satu peristiwa tunggal. Total luas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Indonesia 24,2 juta hektare; dalam dua pekan September 2026 tercatat 139.378 titik panas di lahan gambut. Angka-angka ini tidak selalu mengukur hal yang sama — dan itu bagian dari ceritanya.
24,2juta ha
Total Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Indonesia Pantau GambutS4
16,4juta ha
Dari luas itu, sekitar 16,4 juta ha rawan terbakar Pantau GambutS4
6juta ha
Sangat rentan banjir menurut studi Pantau Gambut Pantau GambutS4
57%
di fungsi lindung
139.378 titik panas terdeteksi di lahan gambut pada 1–14 September 2026. 57% di antaranya berada di fungsi lindung gambut — kawasan yang seharusnya dilindungi, bukan dibakar. Pantau GambutS3
4.900
Titik panas tercatat BMKG sampai akhir Juli 2026. Puncak kemarau diprakirakan Agustus–September. BMKGS13
6.811
Titik sumber asap nasional yang dipetakan Greenpeace, 8 Agustus–1 Oktober 2026. GreenpeaceS4
1.413
Titik sumber asap di Papua Selatan sampai 1 Oktober 2026, bagian dari hitungan nasional Greenpeace. GreenpeaceS4
390
Hotspot di Kabupaten Ogan Ilir sepanjang 2026 — padahal daerah itu dinyatakan tidak punya rawa gambut. MongabayS1
Sumatera Selatan
Laporan Mongabay (12 Oktober 2026) mencatat pola yang sama di provinsi yang sepuluh tahun lalu jadi pusat bencana. Yang berbeda: sebagian kebakaran 2026 justru berada di lahan pertanian dan perkebunan kawasan rawa — termasuk Ogan Ilir, yang dinyatakan tidak punya rawa gambut.
Ini pengingat penting: tidak semua karhutla adalah kebakaran gambut. Sebagian api 2026 terjadi di lahan pertanian dan perkebunan kawasan rawa.S1
02Sepuluh tahun
Selama sepuluh tahun terakhir, 97–99% lahan yang terbakar tidak dikembalikan menjadi hutan. Studi Pantau Gambut (5 Oktober 2026) menemukan dua arah perubahan yang dominan: sawit monokultur skala besar, dan semak belukar yang dibiarkan.
Dua kategori yang dirinci dalam ringkasan studi Pantau Gambut (5 Oktober 2026). Ringkasan yang sama menyebut 97–99% lahan terbakar tidak dikembalikan menjadi hutan; kategori selebihnya tidak dirinci dalam ringkasan itu.S4
97–99%
Lahan yang terbakar dalam sepuluh tahun terakhir tidak dikembalikan menjadi hutan. Restorasi di atas kertas tidak otomatis berarti tutupan hutan pulih di lapangan.
Pantau Gambut, 5 Okt 2026S4
03Iklim
BMKG memprakirakan El Nino bertahan sampai awal 2027 dengan peluang puncak intensitas kategori kuat. Tapi cuaca hanya bagian dari persamaan: gambut yang sudah dikeringkan kanal akan terbakar lebih mudah, bahkan di tahun yang tidak ekstrem. Greenpeace justru menolak El Nino sebagai penjelasan utama.
28 Juli 2026
Rapat terbatas di Istana
Pemerintah menyebut hotspot terkonsentrasi di enam provinsi gambut — Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan — tetapi mencatat tren peningkatan potensi kebakaran di luar enam provinsi itu, termasuk NTT dan NTB. Klaim pemerintahS14S37
Agustus–September
Puncak kemarau 2026
BMKG memprakirakan puncak musim kemarau 2026 jatuh pada Agustus–September. Dampak El Nino ke Indonesia, menurut Deputi Klimatologi BMKG, terutama terasa ketika bertemu musim kemarau. BMKGS13
September 2026
Fase kritis
Dikutip 11 September 2026, BMKG menyatakan September 2026 masih fase kritis karhutla, dengan asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. BMKGS33
Sep 2026 – Kuartal I 2027
El Nino berlanjut
El Nino diprakirakan bertahan sampai awal 2027. Peluang puncak intensitas kategori kuat tetap terbuka, dan IOD positif kemungkinan terjadi September–Desember 2026. BMKGS13
Dampak El Nino ke Indonesia, menurut Deputi Klimatologi BMKG, terutama terasa saat bertemu musim kemarau.
Artinya: El Nino bukan pemicu tunggal. Ia memperbesar peluang api menyebar di lanskap yang sudah rapuh.
Keterangan Deputi Klimatologi BMKG (parafrase)S13
El Nino bukan penyebab utama kebakaran — posisi yang disampaikan juru kampanye hutan Greenpeace.
Pernyataan juru kampanye hutan Greenpeace, Belgis Habiba, dikutip media pada 2026. Ini posisi NGO, bukan konsensus ilmiah — dan bukan berarti iklim diabaikan.
Pernyataan NGO (parafrase), dikutip mediaS38
04Harga api
Kebakaran 2015 adalah patokan historis yang paling banyak dikutip — dan yang paling sering salah dibaca sebagai “tahun lalu”. Angka-angka ini dari peristiwa sebelas tahun lalu, bukan dari 2026.
Bank Dunia
US$16,1miliar
Perkiraan kerugian ekonomi kebakaran 2015, setara sekitar 1,9% PDB Indonesia saat itu. Bank Dunia juga mencatat bahwa US$1 untuk pencegahan bisa menghemat US$30 biaya pemadaman — perbandingan yang dikutip Bank Dunia, bukan hitungan halaman ini.
Sumber: Bank DuniaS11
≈Rp221triliun
Angka rupiah yang beredar untuk kerugian 2015, dengan area terdampak sekitar 2,6 juta hektare. Konversi kurs berbeda antarsumber, jadi angka dolar yang dipakai sebagai acuan utama.
Kutipan jurnal UPR dari World Bank (2016)S35
47juta orang
Perkiraan jumlah orang di Sumatera dan Kalimantan yang terpapar asap pada 2015, dengan setidaknya 19 orang dilaporkan meninggal.
Antara, merujuk peneliti UGMS32
US$295juta
Perkiraan kerugian lingkungan terkait biodiversitas. Angka ini tidak menghitung biaya kesehatan jangka panjang, hilangnya produktivitas, atau emisi karbon.
Bank Dunia via GreenpeaceS39
Rp33,8triliun
Kerugian Kalimantan Tengah saja, Juni–Oktober 2015. Satu provinsi, satu musim kebakaran.
Kutipan jurnal UPR dari World Bank (2016)S35
20,6juta ha
Perkiraan luas lahan rawa gambut Indonesia dalam sumber yang sama dengan angka dampak 2015 — berbeda dari angka KHG 24,2 juta ha yang dipakai di halaman ini; keduanya berasal dari sumber yang berbeda dan tidak dijelaskan definisinya dalam data pack.
Antara, merujuk peneliti UGMS32
1 : 30
Setiap dolar yang diinvestasikan untuk pencegahan dapat menghemat sekitar 30 dolar biaya pemadaman, menurut studi yang dikutip Bank Dunia.
Bank DuniaS11
Rekaman ilustrasi
Api gambut, menurut Joosten, tidak cukup dipadamkan dengan menyiram permukaannya: tanahnya harus digenangi, dan air yang dijatuhkan dari pesawat jarang memadai.
Parafrase dari Hans Joosten, pakar gambut, 2010 (bukan kutipan langsung)S10
Video: CAL FIRE / Government of California · Public domain · Wikimedia Commons — rekaman ilustrasi (Long Bar Fire, California, 2020), bukan lokasi di Indonesia.
05Rewetting
Pendekatan Indonesia memakai 3R: rewetting (membasahi kembali), revegetasi, dan revitalisasi ekonomi. Rewetting dilakukan lewat sekat kanal, timbun kanal, dan sumur bor. Yang paling menentukan bukan tekniknya, melainkan apakah air benar-benar bertahan di lahan itu.
Kanal yang mengeringkan gambut dibendung agar air tanah naik. Studi counterfactual di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (2017–2022, terbit 19 Juni 2026) menemukan efeknya bervariasi — dan yang paling efektif adalah sekat kanal yang area basahnya saling tumpang tindih. Studi ilmiahS6
Tapi ada satu angka yang harus dibaca sebelum angka lainnya: studi 2015–2024 di seluruh Indonesia menemukan 70% unit sekat kanal dalam kondisi rusak. Studi ilmiahS7
Tingkat bukti: penilaian redaksi — beberapa studi, sebagian lokal, dengan hasil yang tidak seragam.
Sumber angka: S6 (studi counterfactual Kalimantan, 2026); S7 (studi 2015–2024); S40–S41 (studi lapangan Riau). Harga per hektare rewetting tidak ditemukan dalam riset ini.
Studi perbandingan lahan restorasi dan non-restorasi di Sumatera dan Kalimantan menemukan restorasi menurunkan hotspot hingga 22% pada 2015–2019 di sekitar 4.000 km² gambut yang rewetting-nya efektif. Dalam studi yang sama, sumur bor disebut lebih efektif menurunkan risiko dibanding sekat kanal. Studi ilmiahS7
Tapi data biaya per hektare, umur pakai, dan kebutuhan perawatannya tidak tersedia dalam data pack ini. Itu celah yang penting: tanpa biaya perawatan, klaim “lebih efektif” belum bisa dibandingkan secara ekonomi.
Tingkat bukti: penilaian redaksi — temuan menarik, tetapi belum cukup rinci untuk jadi dasar anggaran.
BRGM menyatakan telah merestorasi sekitar 1,8 juta hektare dari target sekitar 2 juta hektare (2016–2023). Klaim pemerintahS29 Greenpeace menyebut angka 1,6 juta hektare dalam delapan tahun — dan menemukan kebakaran 2026 juga terjadi di lanskap yang pernah direstorasi. Temuan NGOS2
Greenpeace juga mencatat bahwa pada 2015–2019, kebakaran terjadi di 200 dari 520 KHG prioritas restorasi di tujuh provinsi, dengan hampir 2 juta hektare terdampak. S2
Tingkat bukti: — angka capaian adalah klaim lembaga, bukan hasil audit independen.
Klaim pemerintah · BRGM 2024
1,8 juta ha
Restorasi 2016–2023 dari target sekitar 2 juta hektare.
Kompas, 14 Jun 2024S29
Temuan NGO · Greenpeace 2026
1,6 juta ha
Angka yang disebut Greenpeace untuk periode delapan tahun — disertai temuan kebakaran 2026 di lanskap yang pernah direstorasi.
Greenpeace, 25 Sep 2026S2
Dua angka, dua metode penghitungan, satu kesimpulan yang aman: luas yang “direstorasi” bukan ukuran luas yang pulih.
Belarus & Rusia
Di Belarus, proyek UNDP-GEF mencatat gambut yang dulu hampir setiap tahun terbakar tidak terbakar pada tahun kering 2010 dan 2015 setelah rewetting, dengan rencana merestorasi 15% gambut rusak (sekitar 500.000 ha) pada 2030. Studi/proyekS8
Rusia memulai rewetting setelah kebakaran 2010: lebih dari 40.000 ha di Provinsi Moskow dan sekitar 5.000 ha di Tver. Di Moskow, area gambut terbakar 2010 sekitar 20.828 ha, sementara total area yang di-rewetting 2010–2013 sekitar 73.109 ha. S9S36
06Data hotspot
Data pemerintah menunjukkan penurunan hotspot yang sangat tajam antara 2015 dan 2017. Angka itu nyata. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengklaim penurunan tersebut murni karena kebijakan: cuaca antar tahun ikut berubah, dan hotspot bukan luas terbakar.
Jumlah hotspot NOAA. Batang 2016–2017 nyaris tak terlihat karena penurunannya memang lebih dari 80%.
Terra/Aqua NASA dengan confidence ≥80%. Skala linear — penurunan 2015→2016 mencapai lebih dari 94%.
Sumber: KLHK, data hotspot 2015–2017S12
Hotspot NOAA, 1 Jan–28 Agu. Sumber: Menteri LHK saat itu, dikutip Republika (2016)S42
Kebijakan 2016
Pembentukan Badan Restorasi Gambut dengan target 2 juta hektare, disertai moratorium pembukaan lahan gambut. S43
Patroli terpadu
KLHK (2017) mencatat patroli terpadu melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api, menjangkau 1.203 desa rawan. S44
Praktik lapangan
Di Desa Rantau Rasau, Jambi, melibatkan mantan pelaku pembakaran dinilai efektif membangun kesadaran warga — dengan syarat ada komitmen berhenti membuka lahan dengan cara dibakar. S30
07Konsesi
Tiga organisasi memetakan titik api yang jatuh di dalam wilayah konsesi. Angka-angkanya besar dan penting. Tapi memetakan titik di dalam konsesi tidak sama dengan membuktikan siapa yang membakar.
6.811
Titik sumber asap nasional (8 Agu–1 Okt 2026). Dari jumlah itu: 970 titik di 120 konsesi PBPH dan 980 titik di 233 konsesi sawit.
8 Agu–1 Okt 2026S4
120.638
Titik api di Kalimantan yang berada dalam 276 konsesi hutan, dihitung sejak 1 Agustus 2026. Perhatikan: ini “titik api” dengan metode berbeda dari “titik sumber asap”.
Sejak 1 Agu 2026S21
524
Titik di 17 perusahaan HTI, plus 567 titik di 47 perusahaan perkebunan (Kalimantan, Agustus 2026). Walhi Riau mencatat 193 titik panas di 34 konsesi PBPH/HGU.
Walhi, Agustus 2026S22
Penegakan hukum
Hingga awal September 2026, ratusan orang menjadi tersangka karhutla. Dirjen Gakkum Kementerian Kehutanan menyebut pengawasan terhadap 32 perizinan berusaha pemanfaatan hutan. PemerintahS21
Greenpeace menilai tersangka perorangan bukan tolok ukur tunggal; ukurannya adalah eksekusi denda korporasi, area yang pulih, dan efek jera. NGOS21
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan akan membatalkan izin pemegang HGU yang lahannya terbakar. PemerintahS3
Walhi (Juli 2025): 969 perusahaan sawit yang beroperasi puluhan tahun di gambut dan hutan seluas 5,6 juta hektare belum dievaluasi; banyak yang divonis bersalah tetapi putusannya tak dieksekusi; 231 perusahaan terpantau punya hotspot di konsesi. NGOS23
08Kelembagaan
Pada 24 September 2026, Presiden Prabowo memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Sampai awal Oktober 2026, aturan pembentuknya masih berupa draf — jadi yang bisa dinilai baru desainnya, belum hasilnya.
2016
Melalui peraturan presiden era Jokowi, dengan target restorasi 2 juta hektare — disertai moratorium pembukaan lahan gambut.S43
2020
Perpres 120/2020 menetapkan masa tugas badan empat tahun.S15
31 Desember 2024
Bukan “dibubarkan mendadak”: masa tugas berakhir sesuai Perpres 120/2020. Beberapa media dan NGO memakai kata “dibubarkan”; diksi netralnya adalah berakhir masa tugasnya.S15
Juli–Agustus 2025
Madani Berkelanjutan mencatat 26.761 hektare gambut terbakar pada periode ini.S5
24 September 2026
Rapat terbatas dengan akademisi dan pakar memutuskan pembentukan badan baru, langsung di bawah Presiden, fokus pencegahan di enam provinsi gambut.S19S15
1 Oktober 2026
Mandat yang dibahas mencakup perlindungan, rehabilitasi, restorasi, dan manfaat ekonomi masyarakat. Menhut menargetkan surat izin prakarsa Perpres ke Mensesneg pada pekan itu.S16S18
Awal Oktober 2026
Status per awal Oktober: Perpres masih draf. Struktur resmi dan anggaran belum final.S16
Yang sudah pasti
Sumber: SetnegS19, Fortune IDNS15, iNews/RCTI+S16, KatadataS18
Yang belum jelas
Daftar ini dibatasi pada hal yang tidak ditemukan dalam riset — bukan spekulasi.
Pakar yang diwawancarai Katadata mengusulkan badan dipimpin Menteri Kehutanan. Menurut mereka, tidak mudah bagi kepala badan mengorkestrasi banyak kementerian/lembaga, dan risiko utama adalah keterbatasan anggaran. Badan bisa memfasilitasi penegakan hukum.
KatadataS17
Pantau Gambut meminta badan baru tidak bersifat ad hoc agar lebih baik dari BRG/BRGM. Walhi menilai badan harus bisa menyasar gambut rusak dan terbakar di konsesi, serta mengevaluasi perizinan di atasnya.
MongabayS3
Greenpeace khawatir istilah “pengelolaan” melanggengkan alih fungsi gambut dengan dalih pemanfaatan. Peringatan ini datang dari organisasi yang sama yang menyoroti kebakaran di lanskap yang pernah direstorasi.
GreenpeaceS2
Setelah BRGM berakhir, penanganan dinilai masih bersifat kedaruratan. Restorasi swakelola di tingkat tapak membutuhkan pendampingan lembaga berkualifikasi.
Praktisi kebijakan publik menulis bahwa pertanyaan kunci desain BPGMN adalah posisi masyarakat yang bergantung pada gambut. Gambut diatur banyak rezim sekaligus: lingkungan, kehutanan, agraria, tata ruang, perkebunan, ESDM.
Kompas, 6 Okt 2026S45
Badan yang baru berdiri akan dinilai dari tiga hal yang mudah dicek: apakah ia punya anggaran pemeliharaan untuk sekat kanal yang sudah rusak, apakah ia boleh mengevaluasi izin, dan apakah datanya dibuka dengan definisi yang jelas.
Bukan temuan riset
09Ekonomi alternatif
Paludikultur adalah budidaya di lahan gambut yang tetap basah — tanpa drainase dalam. Beberapa studi menilai sejumlah tanaman layak secara ekonomi bagi petani kecil, tetapi membangun rantai nilai dan pendampingannya tetap menjadi hambatan utama.
Bukti dari lapangan
Wetlands International melaporkan 350 rumah tangga menanam sagu di 250 hektare. Purun dimanfaatkan sebagai bahan anyaman dan konstruksi pada muka air tinggi — komoditas yang justru butuh lahan basah. S27
WRI Indonesia mencatat 165 tanaman paludikultur yang terbukti menghasilkan pendapatan sambil memulihkan gambut. Namun konsep Zona Ekonomi Paludikultur (SPEZ) belum terwujud di Indonesia. S26
Peringkat teratas studi
Terbaik secara agregat: keberlanjutan, profit, skala pasar, penerimaan petani.S25
Peringkat teratas studi
Dinilai kuat secara agregat dalam studi Kalimantan Tengah.S25
Peringkat teratas studi
Masuk kelompok terbaik pada kriteria yang sama.S25
Layak bagi petani kecil
Dinilai alternatif layak dibanding sawit, meski rantai nilainya menantang.S24
Layak bagi petani kecil
Sama seperti jelutung: prospek ada, pasar belum matang.S24
Butuh lahan basah
Bahan anyaman dan konstruksi pada muka air tinggi — cocok justru saat gambut basah.S27
Kandidat lain
Masuk daftar setelah tiga tanaman teratas dalam studi yang sama.S25
Kandidat lain
Diikuti kangkung, buah naga, manggis, dan melon pada urutan studi.S25
10Mitos & fakta
Kebanyakan salah paham soal karhutla bukan karena orang tidak peduli, tetapi karena angka dan klaim beredar tanpa definisinya. Klik setiap kartu untuk melihat versi yang lebih lengkap.
Pemetaan NGO memakai overlay peta, dan perusahaan sering membantah. Titik di dalam konsesi tidak otomatis berarti pemegang konsesi membakar. Angka itu menunjukkan lokasi, bukan pelaku — perbedaan penting untuk penegakan hukum.
Greenpeace/Pantau Gambut (2026)S4 · Catatan metodologi
Ogan Ilir — yang dinyatakan tidak punya rawa gambut — mencatat 390 hotspot pada 2026, dengan kebakaran di lahan pertanian dan perkebunan kawasan rawa. Pemerintah juga mencatat tren peningkatan potensi di luar enam provinsi gambut, termasuk NTT dan NTB.
Sekat kanal bisa menurunkan risiko, tetapi 70% unit sekat kanal ditemukan rusak pada studi 2015–2024. Efeknya juga bervariasi, dan muka air tanah hanya naik pada jarak terbatas dari kanal. Tanpa perawatan, ia bukan solusi permanen.
11Metodologi
Halaman ini disusun dari satu data pack riset, bukan dari liputan lapangan. Delapan catatan berikut sengaja ditampilkan penuh, bukan disembunyikan di catatan kaki, karena tanpa catatan ini angka-angka di atas bisa menyesatkan.
BRGM menyatakan merestorasi sekitar 1,8 juta hektare dari target sekitar 2 juta hektare pada 2016–2023. S29 Greenpeace menyebut angka 1,6 juta hektare dalam delapan tahun. S2
Keduanya ditampilkan karena keduanya ada di sumber. Yang tidak boleh dilakukan: memilih salah satu tanpa menyebut yang lain, atau menyimpulkan bahwa angka yang lebih besar otomatis salah.
Perpres 120/2020 menetapkan masa tugas BRGM empat tahun, berakhir 31 Desember 2024. S15 Beberapa media dan NGO memakai kata “dibubarkan”. Halaman ini memilih diksi netral: berakhir masa tugasnya.
Pemerintah menyebut luas kebakaran turun dari sekitar 375.000 ha ke sekitar 350.000 ha “tahun lalu”. S14S37 Madani Berkelanjutan mencatat 26.761 ha gambut terbakar pada Juli–Agustus 2025 — hanya gambut, hanya dua bulan, setelah BRGM berakhir. S5
Dua angka ini mengukur hal yang berbeda: cakupan lahan, jenis lahan, dan periode. Membandingkannya secara langsung akan menghasilkan kesimpulan yang salah.
Tiga hal yang sering tertukar: (a) hotspot adalah titik panas hasil deteksi satelit; (b) luas terbakar adalah area yang dihitung pascakebakaran; (c) titik di dalam konsesi adalah lokasi administratif. Pemetaan NGO memakai overlay; perusahaan sering membantah. Lokasi administratif bukan bukti pelaku.
Contoh paling jelas: Ogan Ilir, yang dinyatakan tidak punya rawa gambut, tetap mencatat 390 hotspot pada 2026. S1 Pemerintah juga mencatat tren peningkatan potensi kebakaran di luar enam provinsi gambut, termasuk NTT dan NTB. S14
Kontan Insight menambahkan nuansa: gambut pasang surut sebagian besar tergenang, sehingga yang rentan adalah gambut pedalaman. S20
GAPKI (2016) menyatakan membentuk 527 Desa Siaga Api dan, berdasarkan data anggotanya, tidak ada titik api di konsesi anggota. Klaim ini sudah lama dan tidak sebanding dengan data NGO 2025–2026. S28 Ia ditampilkan sebagai posisi pihak industri, bukan sebagai bantahan atas data terbaru.
Pernyataan resmi kementerian, badan, atau pejabat. Ditampilkan sebagai klaim, bukan kebenaran akhir.
Hasil pemetaan atau laporan organisasi masyarakat sipil. Metodenya dijelaskan bila tersedia.
Jurnal atau studi yang diterbitkan, dengan keterbatasan cakupan wilayah dan periode.
Analisis dan rekomendasi yang bukan temuan riset. Tidak boleh dibaca sebagai data.
Celah data yang diakui
Cara menyikapinya
Ketiadaan data bukan alasan untuk mengisi kekosongan dengan tebakan. Di halaman ini, setiap tempat yang seharusnya berisi angka tetapi tidak ditemukan akan dinyatakan kosong.
Jika kemudian ada data resmi yang lebih baru, yang perlu diperbarui bukan hanya angka — tetapi juga definisinya.
12Opini
Bagian ini opini penulis, bukan temuan riset. Ia disusun hanya dari data di halaman ini — dan bisa salah. Silakan dibaca sebagai usulan untuk diperdebatkan, bukan kesimpulan akhir.
Jika 70% sekat kanal rusak, maka anggaran berikutnya yang paling mendesak bukan membangun sekat baru, tetapi biaya pemeliharaan multi-tahun yang terikat pada unit yang sudah ada. Rewetting tanpa perawatan adalah pengeluaran yang hangus setiap musim kering.
Badan baru yang hanya boleh “mencegah” akan kesulitan menyentuh akar masalah. Dua kewenangan yang paling menentukan: mengevaluasi perizinan di atas gambut rusak/terbakar, dan membuka data dengan definisi yang bisa diuji publik.
Jumlah tersangka mudah dikutip, tetapi tidak mengukur apa pun tentang lahan yang pulih. Ukuran yang lebih jujur: luas area yang benar-benar pulih, denda korporasi yang dieksekusi, dan efek jera — tiga hal yang diminta Greenpeace untuk dijadikan tolok ukur.
57% hotspot September 2026 berada di fungsi lindung gambut. Fokus yang hanya ke konsesi besar melewatkan mayoritas titik api. Pencegahan presisi berbasis desa — sebagaimana ditekankan Presiden — hanya masuk akal jika desa di sekitar gambut lindung mendapat dukungan ekonomi, bukan hanya larangan.
BRGM menyediakan SIPALAGA (pemantauan tinggi muka air gambut) dan FDRS Gambut (peringkat bahaya kebakaran) sebagai alat publik. S31
BRGM / Antara
Setiap angka karhutla perlu tiga pertanyaan: apa definisinya, periode apa, dan siapa yang menghitung. Tanpa ketiganya, angka besar hanya jadi bahan pertengkaran.
Bukan temuan riset
13Sumber
45 sumber yang dipakai dalam data pack riset ini, dari laporan NGO, studi ilmiah, dokumen pemerintah, sampai pemberitaan. Setiap nomor S1–S45 di halaman ini menunjuk ke daftar ini. Silakan periksa, bantah, atau lanjutkan.
45 sumber
